Dugaan Korupsi Berjamaah di Tubuh Pemkab Mubar, Pusaka Gerhana Minta APH Turun Tangan

0 Komentar

Ketua Gerhana Sultra, Gustam.

MUBAR, INIKATASULTRA.com – Muna Barat (Mubar) merupakan daerah otonomi baru yang mekar tahun 2014, akan tetapi kurun waktu 7 tahun berjalan kesejateraan dan kemakmuran rakyat belum sepenuhnya dirasakan.

Ini disebabkan banyaknya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam ruang lingkup Pemkab Mubar.

Oleh sebab itu, Pusat Kajian Keadilan Hati Nurani Rakyat (Pusaka Gerhana Sultra) menyuarakan itu di kantor Bupati Mubar.

Mereka mendesak Bupati Mubar mengusulkan adanya pergantian Sekda baru, sebab tindakan yang diambil Sekda selaku TAPD Mubat memberi keran bebas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

Seperti pada tahun 2020 APBD sebesar Rp618 milyar, seandainya ini digunakan semaksimal mungkin pasti daerah ini akan sejahtera lain dari kenyataan banyak anggaran tersebut yang di duga di korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk menjaga marwah pemerintahan Mubar terhindar dari penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara, Gustam selaku Ketua Gerhana Sultra mengungkapkan pentingnya pergantian Sekda baru.

“Sebab Sekda Mubar kami duga ikut terlibat dalam secara bersama sama merugikan keuangan negara,” ujarnya, Sabtu (12/9).

Rustam yang juga eks Ketua BEM FEB UHO ini mengungkapkan ada beberapa kegiatan mereka duga menyeret nama Sekda Mubar.

“Pertama kelebihan pembayaran tunjangan DPRD Mubar Akibat kelalaian Sekda Mubar indikasi kerugian negara sebesar Rp1.161.720.000. Kedua, kelebihan perjalanan dinas Sekda Mubar berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp24.115.000,” papar Gustam.

Hal ketiga adalah terkait dugaan perencanaan anggaran yang mengakibatkan belanja barang dan modal disajikan lebih tinggi sehingga berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.859.833.955.

“Keempat, terkait pembelian tanah tahun 2017 yang kami duga fiktif sehingga berindikasi merugikan keuangan negara sebesar 1.969.450.000. Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan BPK tahun 2020 dan tahun 2017 olehnya dengan banyaknya kebobrokan dan kejanggalan yg terjadi di muna barat sudah sepatutnya Sekda Mubar harus di periksa oleh aparat penegak Hukum dan bupati muna barat harus memiliki ketegasan agar secepatnya melakukan usulan pergantian Sekda baru ini demi nawacita daerah agar bisa berkembang,” Gustam menambahkan.

Menurutnya, jabatan Sekda yang seharusnya memiliki standar kompetensi manajerial jabatan administrator.

“Sebagai jendral ASN seharusnya mampu mengevaluasi kinerja para kepala dinas dalam bekerja bukan malah kami duga secara sama_sama bersekongkol merugikan keuangan negara, ini catatan buruk bagi daerah yang bergelar Wite Barakati,” tegas Gustam.

Kader Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia tersebut juga mengancam, jika dalam waktu 3×24 jam, Bupati Muna Barat tidak mampu untuk mengusulkan Sekda Baru maka pihaknya akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Sekda Mubar.

Gustam juga menekankan akan melaporkan hal ini pada pihak berwajib agar diproses secara hukum serta akan terus bergerak untuk menuntaskan persoalan ini.

“Karena perlu diketahui dalam bergerak hanya kematian yg kemudian menghalangi perjuangan suci ini,” tuntasnya. (**)

Penulis : Safar
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment