Dugaan Korupsi PT Toshida, Aspidsus Kejati: Ada Gratifikasi di Dalamnya

0 Komentar

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sultra, Setyawan Chaliq.

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sulawesi Tenggara (Sultra) makin gencar menguak kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Toshida Indonesia yang menyeret beberapa nama pejabat lingkup Sultra.

Setelah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dinas Kehutanan, saat ini kejati Sultra melibatkan lembaga berkompeten untuk menghitung dan mengaudit dugaan kerugian negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Asisten Pidana Khusus Kejati Sultra, Setyawan Chaliq mengatakan dari hitungan yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sultra, dalam dugaan korupsi PT Toshida menimbulkan kerugian negara sebesar Rp495.216.631.168.

Angka tersebut lebih besar dibandingkan temuan awal penyidik Kejaksaan, yang menyebut Rp207 Miliar yang sifatnya sementara.

“Itu hasil resmi dari BPKP perwakilan Sultra atas permintaan audit dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan perkara. Rencananya penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap,” ujarnya, pada Kamis (9/10/2021).

Setyawan menyebutkan dua hal mendasar yang menyebabkan timbulnya kerugian negara dalam kasus PT Toshida, pertama, mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang selama beraktifitas PT Toshida tidak membayar PNBP IPPKH sehingga KLHK mencabut IPPKH PT Toshida pada November 2020.

“Nah kedua, setelah izin itu dicabut, kegiatan operasional perusahaan itu selama ini masih berjalan. Berdasarkan RKAB dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra saat itu,” ungkapnya

Selain itu, dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati Sultra, ditemukan indikasi gratifikasi dalam memuluskan keluarnya RKAB tersebut.

Ditambah ada temuan aliran dana diduga gratifikasi, salah satunya sebesar kurang lebih sebesar Rp100 juta untuk beberapa orang.

“Masih ada temuan lagi, namun masih didalami. Bahkan berdasarkan temuan, yang merasakan “basahnya” ada oknum di luar dari para tersangka. Maksudnya, ada beberapa orang sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci. Bukan hanya itu, dari aliran dana itu ada pengembalian dari beberapa orang.

“Kita belum bisa sampaikan siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima aliran dana. Tapi sudah ada pengembalian ke negara. Dan ini akan jadi tambahan alat bukti. Dan angka itu hanya salah satunya,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya belum bisa lebih dalam membeberkan hal tersebut, dikarenakan kepentingan penyidikan.

Setyawan juga menghimbau kepada masyarakat agar bersabar, semua fakta-fakta akan dibuka secara terang dalam persidangan.

“Itu hanya salah satu dari dugaan melawan hukum, kita masih dalami lebih lanjut semua indikasi indikasi melawan hukum lainnya. Termasuk memastikan lagi apakah aliran dana tersebut, masuk dalam dugaan korupsi ini. Dugaan sementaranya ada gratifikasi, tapi kita akan pastikan lagi,” tutupnya. (**)

Penulis : Andri Sutrisno
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment