Dugaan Mark Up Harga Hand Sanitizer, Fraksi Desak Eks Kepala BPBD Sultra Tanggung Jawab

0 Komentar

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Front Rakyat Anti Korupsi – Sulawesi Tenggara (FRAKSI-SULTRA) menggelar aksi di depan BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka meminta agar PPK dan PPTK yang terlibat dalam pengadaan barang (handzenitaizer, sarung tangan plastik dan vitamin) untuk diserahkan kepada masyarakat agar diberikan sanksi dan blacklist di Dinas BPBD Sultra.

Hal itu dikarenakan ada dugaan sengaja memark up harga dalam pengadaan barang tersebut.

“Oknum-oknum yang terlibat dalam pengadaan barang tersebut harus diberikan sanksi dan diblacklist karena jangan sampai mereka melakukan kesalahan kembali dalam mengelola APBD ke depan,” ucap Koordinator Aksi Rizal Patasumowo dalam orasinya pada Kamis (29/7).

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan aksi demonstrasi di Inspektorat Provinsi Sultra. Mereka mendesak Kepala Inspektorat agar segera membentuk tim khusus untuk melakukan audit investigasi di Dinas BPBD Sultra dan meninjak lanjuti temuan dari BPK atas dugaan penyelewengan anggaran di dinas tersebut.

Rizal menilai maraknya praktek mafia terhadap penyalagunaan keuangan negara dalam suasana pandemi Covid-19 sangat tidak manusiawi, bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Indikasi kemahalan harga pengadaan Belanja Barang Penanganan Corona (Covid-19) salah satunya berkaitan dengan pengadaan hand sanitizer, sarung tangan, dan lain sebagianya senilai Rp1,04 miliar,” ungkap Rizal.

“Hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara, sehingga menurut hemat kami perbuatan tersebut melanggar UU No 20 tahun 2021 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan cara melawan hukum menguntungkan diri, menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dengan cara merugikan keuangan negara dapat dijatuhkan pidana selama 4 tahun atau dengan ancaman penjara seumur hidup,” tegasnya.

Hasil kajian FRAKSI-SULTRA, dengan adanya indikasi tersebut, menurut Rizal ada dugaan penyelewengan anggaran yang di lakukan oleh eks Kadis BPBD Sultra selaku KPA dalam pengadaan barang (hand sanitizer, kos tangan plastik dan vitamin) untuk di Serahkan kepada masyarakat.

“Eks Kadis BPBD Sultra terkesan memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara memark up harga pengadaan barang tersebut,” bebernya.

Rizal juga menjelaskan, kondisi perbandingan harga satuan kontrak dengan harga satuan yang dibayarkan penyedia kepada supplier serta prosedur-prosedur pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 dengan metode penunjukan langsung yang tidak dilakukan oleh PPK, menunjukkan perbedaan harga yang signifikan.

Hasil reviuw atas beberapa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pada Pemprov Sultra dalam rangka penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa penetapan keuntungan/overhead yang diterima adalah sebesar 15 persen, antara lain terjadi pada kontrak pengadaan pengadaan barang pada Dinas Transmingrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UMKM serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dengan memperbandingakan harga satuan barang yang dibayarkan penyedia kepada supplier dengan harga satuan dalam kontrak dengan memperhitungkan keuntungan/overhead yang diterima oleh penyedia dan hasil konfirmasi faktur, maka terdapat selisih perhitungan sebesar Rp1.04 miliar yang terindikasi sengaja di mark up harganya oleh PPK BPBD dalam pengadaan tersebut,” terangnya.

“Dikesempatan ini juga kami meminta APH untuk memanggil dan memeriksa eks Kadis BPBD Boy Ihwansyah (Kadis Koperasi dan UMKM Sultra) atas dugaan korupsi penggunaan dana dalam pengadaan hand sanitizer dan sarung tangan di BPBD Sultra,” tambahnya lagi.

“Selagi masih ada mahasiswa yang mencintai kebenaran maka selama itu api pergerakan menuntut oknum oknum yang terlibat dalam permainan anggaran akan dituntut untuk dicopot dan dipenjarakan,” tutup Rizal. (Safar)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment