Kasus PT Toshida Indonesia, Duit ‘Saweran’ Diduga Mengalir ke Oknum Pejabat

0 Komentar

Kantor Kejati Sultra/Net

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Kasus dugaan korupsi penerbitan persetujuan RKAB PT Thosida Indonesia terus bergulir bak bola salju, perkara tersebut pun dinilai tidak berdiri sendiri.

Dugaan kuat mencuat bahwa mantan pejabat di Dinas ESDM Sultra yang kini menjadi tersangka, memroses RKAB tentu atas ‘restu’ orang-orang penting di sekitarnya.

Proses penerbitan itu diduga ada ‘saweran’ agar RKAB terbit. Mestinya Dinas ESDM tak boleh menerbitkan RKAB, sebab IUP PT Toshida sudah dicabut pada tahun 2020. Duit tambang diduga mengalir ke sejumlah pejabat di Sultra.

Saat ini, pihak Kejati Sultra yang mengusut kasus ini juga fokus dalam menelisik aliran dana dugaan korupsi penerbitan RKAB perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka itu.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Noer Adi mengungkapkan penyidik akan memeriksa aliran dana yang merupakan rangkaian substansi penyidikan dalam kasus tersebut.

Tentunya hal tersebut penting dilakukan, demi membuka tabir perkara tersebut. Dalam pengusutan aliran dana, pihaknya melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor.

“Iya, pasti mengarah pada aliran dana ke pihak terkait, hal ini juga sudah menjadi materi tambahan dalam proses penyidikan dari tersangka YSM,” ujarnya kepada Kendari Pos, Rabu (28/7) kemarin.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sultra, Setyawan Nur Chaliq membenarkan ada indikasi suap dan gratifikasi dalam kasus dugaan korupsi izin pertambangan PT Toshida Indonesia.

“Masih kita telusuri aliran dananya, terkait suap dan gratifikasi masih kita dalami, masih menjadi materi penyidikan belum bisa kita ungkap,” ujarnya.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sultra, Dody mengatakan, penyidik Kejati masih menunggu hasil audit Perhitungan Keseluruhan Kerugian Negara (PKKN) oleh BPKP.

Audit PKKN merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara, yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

“Belum bisa dipastikan kapan selesainya PKKN dari BPKP. Yang pasti sudah ekspose di BPKP terkait PKKN,” ujarnya.

Terpisah, Anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (DN KPA) Kisran Makati menyebutkan kasus dugaan korupsi PT. Toshida yang menyeret Dinas ESDM Sultra bagaikan fenomena gunung es. Dari rentetan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Toshida patut diduga banyak oknum pejabat yang bermain.

Artinya, tidak hanya empat orang yang diungkap oleh Kejati Sultra, tapi potensi keterlibatan pejabat elit lainnya sangat besar terjadi.

“Salah satu juru kunci pengungkapan lebih besar terletak pada upaya Kejati Sultra, agar terus melakukan penelusuran mendalam dan mengungkap dugaan aliran dana ke pejabat lainnya,” kata Kisran Makati.

Dalam siklus perbuatan korupsi, kata Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra itu bahwa pelaku tidak berdiri sendiri. Misalnya dugaan keterlibatan mantan Kabid Minerba ESDM Sultra yang sangat mustahil bekerja mandiri tanpa andil pejabat baik setingkat maupun di atasnya. Karena dalam pelaksanaan tugas ada yang disebut fungsi koordinasi, fungsi konsultatif dan lain sebagainya.

“Dia punya atasan, punya petinggi dan seterusnya. Ini harus diurai. Apakah ada potensi aliran dana ke para pejabat lainnya atau seperti apa,” ujar Kisran yang juga mantan Direktur Eksekutif Walhi Sultra.

Kisran Makati menambahkan, dari sekian RKAB yang diterbitkan mesti dihitung berapa anggaran setiap satu kali penerbitan. Lalu diungkap apakah anggaran tersebut masuk ke kas daerah, atau dibagi-bagi oleh oknum pejabat.

“Ini yang mesti dipecahkan. Karena tidak sedikit RKAB yang dikeluarkan dari tahun 2010 hingga 2020,” pungkasnya. (**)

Sumber : KP/IKS
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment