Dugaan Mark Up Pengadaan Barang COVID-19, APH Didesak Periksa Eks Kepala BPBD

0 Komentar

FRAKSI-Sultra saat berunjuk rasa di sekitaran Bundaran Gubernur, Selasa (27/7/2021). (Foto: dok. Istimewa)

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Sejumlah pemuda yang tergabung Front Rakyat Anti Korupsi-Sulawesi Tenggara (FRAKSI-Sultra) berunjuk rasa di sekitaran Bundaran Gubernur, Selasa (27/7/2021).

Massa meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 di BPBD Sultra tahun anggaran 2020.

Sebab, mereka menyebut pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan penyelewengan dana untuk pengadaan sejumlah barang untuk kebutuhan penanganan COVID-19.

“Indikasi kemahalan harga pengadaan belanja barang penanganan Corona (COVID-19) salah satunya berkaitan dengan pengadaan hand sanitizer, sarung tangan, dan lain sebagianya senilai Rp1,04 miliar,” ungkap Koordinator Aksi FRAKSI Sultra, Rizal Patasumowo.

Rizal menjelaskan kondisi perbandingan harga satuan kontrak dengan harga satuan yang dibayarkan penyedia kepada supplier serta prosedur-prosedur pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 dengan metode penunjukan langsung yang tidak dilakukan oleh PPK, menunjukkan perbedaan harga yang signifikan.

Hasil review atas beberapa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pada Pemprov Syltra dalam rangka penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa penetapan keuntungan/overhead yang diterima adalah sebesar 15%, antara lain terjadi pada kontrak pengadaan pengadaan barang pada Dinas Transmingrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UMKM serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dengan memperbandingakan harga satuan barang yang dibayarkan penyedia kepada supplier dengan harga satuan dalam kontrak dengan memperhitungkan keuntungan/overhead yang diterima oleh penyedia dan hasil konfirmasi faktur, maka terdapat selisih perhitungan sebesar Rp1.04 miliar yang terindikasi sengaja di mark up harganya oleh PPK BPBD dalam pengadaan tersebut,” terangnya.

“Penggunaan dana penanganan COVID-19 harus transparan dan tidak boleh ada oknum yang memperkaya diri sendiri di tengah susahnya ekonomi masyarakat yang dilanda pandemi,” tegas Rizal dalam orasinya.

Tak hanya itu pihaknya, juga mendesak Kepala Kejati Sultra untuk melakukan pemanggilan kepada eks Kepala BPBD Sultra, Boy Ihwasnyah selaku kuasa pengguna anggaran saat itu, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah, serta melakukan penyelidikan menyuruh terkait dugaan mereka.

“Di kesempatan ini juga kami meminta Kejati Sultra untuk menyelidiki dugaan korupsi ini khususnya penggunaan Dana dalam pengadaan hand sanitizer dan sarung tangan di BPBD Sultra Tahun 2020,” tegasnya.

Setelah melakukan aksi, massa pun langsung bergerak menuju Kejati Sultra untuk melaporkan dugaan tersebut. (**)

Penulis : Safar
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment