15 Daerah di Sultra Diminta Berlakukan PPKM Level 3

0 Komentar

Daftar 15 daerah di Sultra yang diminta menerapkan PPKM level 3. (Foto: dok. Istimewa)

headKENDARI, INIKATASULTRA.com – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan ketentuan yang mengintruksikan 15 daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dimasukkan dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Kelima belas daerah itu adalah Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kota Baubau, Kota Kendari, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat.

Sementara dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Buton dan Buton Selatan, masuk kategori PPKM Level 2.

Penetapan di atas berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Penetapan daerah-daerah dalam daftar PPKM Level 3 dan Level 2 tersebut, membuat Gubernur Sultra, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah akan segera menindaklanjutinya.

“Masyarakat yang melanggar aturan ini akan kami tindak dengan tegas,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan seperti yang dirilis dari sgj10.com, Senin (26/07/21). 

PPKM Level 3 berlaku untuk kondisi catatan 50-150 kasus Covid-19 per 100.000 penduduk, 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan 2-5 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut. 

Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan tetapi dilakukan secara daring, sedangkan kegiatan di perkantoran hanya diizinkan 25 persen. 

Pada PPKM Level 3, kegiatan makan atau minum di warung, kafe, pedagang kaki lima diizinkan dengan kapasitas 25 persen dan jam opersional maksimal pukul 17.00 waktu setempat. Khusus untuk restoran yang hanya melayani pesan antar atau dibawa pulang, dapat beroperasi selama 24 jam. Pusat perbelanjaan atau mal juga diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 25 persen. 

Untuk tempat ibadah, tidak diizinkan mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjemaah dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah. Kegiatan resepsi pernikahan dalam PPKM Level 3 masih tidak diizinkan, sementara kegiatan hajatan masyarakat boleh dilakukan dengan maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan dan tak ada hidangan makanan di tempat. (**)

Penulis : Rahmat R
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment