Kasus Tipikor di Sekretariat DPRD Kolaka, Kerugian Negara Meningkat Hingga Rp3,9 Miliar

0 Komentar

KOLAKA, INIKATASULTRA.com – Jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi di lingkup Sekretariat DPRD Kolaka tahun anggaran 2019 samapi 2020, meningkat hingga Rp3,9 miliar. Kasus tersebut menyeret dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni mantan bendahara M dan mantan Sekwan MT menjadi tersangka (Tsk).

Hal itu diungkapkan Kejari Kolaka Sultra Indawan Kuswadi, didampingi dua Kasi Pidsus dan Kasin Intel Kejari Kolaka saat merilis Kaskus Tipikor dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNMP MP) melibatkan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Baula Kolaka Anton Benyamin berlangsung di Media Centere Kejari Kolaka pada Selasa (8/6/21) lalu.

Kejari menjelaskan bahwa kasus Tipikor di lingkup Sekretariat DPRD Kolaka menelan kerugian keuangan negara berasal dari belanja makanan dan minum dan tamu yang diduga fiktif atau di mark up mencapai Rp2.777 miliar lebih. Ditambah lagi, belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah juga  diduga fiktif mencapai Rp1.142.miliar lebih.

“Sehingga jumlah kerugian keuangan negara lebih membengkak dibanding saat kasus ini pertama kali dirilis pada 2 April 2021 lalu sebesar Rp3,340 miliar. Ada peningkatan Rp600 juta sehingga sudah mencapai Rp3,9 miliar lebih,” jelas Kejari.

Dia kembali mengulaskan bahwa meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tipikor ini terjadi peningkatan sampai Rp600 juta.

“Jadi ada rincian baru dari BPKP, jumlah kerugian negara ternyata lebih besar dibanding pertama kali kasus ini kita sampaikan, ada kenaikan hampir 600 juta,” kata  Indawan.

Dalam kasus ini sudah ada 70 an orang saksi-saksi yang sudah diperiksa untuk dimintai keterangannya, dan sudah ada pengembalian sebesar Rp491 juta lebih, dimana pada saat kasus ini diungkap pengembalian baru mencapai Rp47 juta lebih.

“Para saksi yang sudah dimintai keterangannya semua staf pegawai DPRD Kolaka, anggota dewan dan sejumlah pengusaha atau pihak lain,” bebernya.

Meski demikian, lanjut Indawan mantan Kejari Luwu Utara (Lutra) menyampaikan meski Tsk belum ditahan namun suatu saat hal itu bisa dilakukan karena itu adalah bagian dari proses hukum, meski belum mau menyampaikan kapan penahanan itu dilakukan. (pin)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment