DPRD Sultra Janji Bantu Percepatan Pemekaran Provinsi Kepton

0 Komentar

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Semangat pemekaran Kepulauan Buton (Kepton) untuk menjadi sebuah provinsi baru di tanah air terus dijaga. Bertahun-tahun diperjuangkan, namun hasilnya nihil.

Atas dasar itu, DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur Ali Mazi, Kesultanan Buton, dan pergerakan pemekaran Kepton, Rabu (9/6). Bertempat di aula paripurna DPRD Sultra pukul 11:00 Wita.

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan upaya pemekaran Kepton telah dimulai tahun 2015.

Bahkan telah dibentuk tim khusus yang menangani. Namun hingga kini hasilnya belum signifikan.

Makanya, akan digelar RDP untuk membahas pokok-pokok subtansi percepatan pemekaran Kepton. Materi administrasi apa saja yang belum terakomodir atau seperti apa.

“Kita akan fokus pada solusi agar pengusulan percepatan pemekaran Kepton segera dikabulkan pemerintah pusat. Jadi apa yang menjadi saran atau keluh kesah dari peserta rapat, dapat disampaikan pada forum RDP,” kata Abdurrahman Shaleh saat menerima aspirasi demonstrasi pergerakan pemekaran Kepton di aula DPRD Sultra, Selasa (8/6) kemarin.

Sistematika inti pembahasan dalam RDP, kata dia, akan menganalisis apa saja kendala yang menghambat proses pemekaran. Selanjutnya bersama-sama meramu solusi terbaik.

Hasil kesepakatan, akan dibawah ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut. Dewan bersama Gubernur dan stakeholder lainnya siap mengawal hingga perjuangan ini benar-benar tuntas.

“Kita juga akan meminta kepada Komisi II DPR RI. Ada perwakilan Sultra Ir. Hugua. Nantinya kita meminta untuk difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di pusat. Agar harapan pemekaran Kepton segera terealisasi,” pungkas ketua DPW PAN Sultra.

Terpisah anggota komisi II DPR RI Hugua menyampaikan, secara administrasi persoalan pemekaran Kepton telah tuntas. Yang menjadi kendala saat ini, karena belum terbukanya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.

“Sebanyak 315 Daerah Otonomi Baru (DOB) sedang menunggu dibukanya moratorium pemekaran daerah. Salah satunya Kepton. Jadi, kita harus bersabar sambil menunggu,” kata Hugua, Selasa (8/6).

Hugua menjelaskan, proses pemekaran daerah tidak semudah membalikan telapak tangan. Tahun 2021 ini pengajuan pemekaran Kepton masih mustahil terakomodir. Karena tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Disatu sisi, pemekaran provinsi membutuhkan biaya yang sangat besar. Anggaran untuk pembahasannya saja sekira Rp400 miliar.

“Jumlah tersebut baru awal. Belum yang lain. Jika 315 DOB yang menunggu dibukanya moratorium, maka akan banyak anggaran yang dibutuhkan,” bebernya.

Disatu sisi, lanjut Hugua, pemerintah pusat sedang fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan.

“Kepada masyarakat Sultra khususnya Kepton yang menginginkan pemekaran maka harus bersabar. Dan tetap berjuang sesuai regulasi yang telah digariskan,” tandasnya. (**)

Sumber : KN/IKS
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment