Warga Sebut Karamba yang Disiapkan Pemkot Tidak Layak, DPRD Kendari Lakukan Peninjauan

0 Komentar

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Program relokasi karamba ikan yang berada dikawasan Bungkutoko dan Petoaha, Kecamatan Nambo rupanya menuai banyak polemik bagi masyarakat.

Pasalnya, sebagian warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil karamba menolak untuk dipindakan ke lokasi baru yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dengan alasan tidak layak untuk dijadikan tempat karamba ikan.

Agar dapat didengar apa yang menjadi alasan warga menolak untuk direlokasi, sejumlah warga di Kawasan Bungkutoko dan Petoaha mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari beberapa waktu lalu.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan warga, Ketua DPRD Kota Kendari, bersama Komisi I dan II serta dari Dinas Perikanan dan juga Pemerintah Kecamatan Nambo meninjau langsung ke lokasi karamba, Selasa (08/06/2021).

Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan,  mengatakan peninjauan yang dilakukan ini untuk memastikan kebenaran dari apa yang telah dikeluhkan warga terkait kondisi karamba yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

“Kata mereka terjadi kedangkalan disini, dan bibit ikan yang diberikan banyak yang mati, termasuk juga kondisi arus. Jadi Dinas Perikanan sebagai penanggung jawab ini agar melakukan langkah-langkah solusi bagi masyarakat ini,”kata Subhan,saat ditemui oleh awak media usai melakukan peninjauan lapangan.

Namun, DPRD Kendari juga tidak tinggal diam, sebagai langkah awal, dalam waktu dekat bakal memanggil dinas terkait untuk membahas rencana yang akan dilakukan selanjutnya untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan yang dikeluhkan warga.

“Langkah awal tetap kita akan memanggil Dinas terkait untuk memastikan rencana yang akan mereka lakukan dari kondisi yang terjadi disini. Termasuk kalau memang juga kita butuhkan ahli disini yang memang memahami tentang konsep budidaya ini, ya kenapa tidak,”tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Karamba Buton Indah, Syarif, yang juga merupakan pembudidaya karamba ikan dikawasan Bungkutoko mengatakan secara tegas kondisi karamba yang disiapkan pemerintah ini sangat tidak layak dan pihaknya menolak untuk direlokasi.

“Tidak mungkin kita mau pindah disini (karamba yang disiapkan pemerintah). Sebagai contoh, dikaramba yang baru ini, baru dua bulan sudah banyak yang mati ikannya sekitar 300 ekor dari 500 ekor bibit yang dimasukkan didalam karamba ini. Apalagi kalau sudah ribuan ekor yang kita masukkan, rugi kita,”ujarnya.

Tidak hanya itu, Syarif juga mengeluhkan kondisi air dikaramba yang disediakan pemerintah.

“Kalau air pasang begini bagus dilihat, tapi kalau air sudah metti (surut) ini airnya kering hanya sampai mata kaki saja. Beda kalau dikaramba yang lama, biar air metti (surut) ketinggian air itu bisa satu meter lebih. Begitu juga arusnya, tidak memadai bagi kami pekaramba. Itu yang kita utamakan, keselamatannya kita punya ikan terancam,”bebernya.

Olehnya itu, Syarif meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana relokasi karamba ke tempat yang baru agar bibit ikan yang diberikan dapat terselamatkan.

“Karena kita ini pekaramba banyak kita mengutang di Bank, kita berharap itu sekali panen bisa langsung melunasi utang kita itu di Bank. Jati tolong kepada pemerintah, jangan dulu paksa kami untuk pindah di lokasi karamba yang baru, karena masih ada utang kita di bank. Kita mau ambil dimana uang kalau misalnya kita dipindahkan ditempat yang baru, jaminan kita di Bank itu rumah kita. Jangan sampai kita pindah dilokasi baru, tidak ada hasilnya. Mati ikan ta, rumah ta yang disita,”ucapnya.

Syarif juga meminta kepada pemerintah, jika nantinya dipindahkan ketempat lain, agar masyarakat pembudidaya karamba ikan dapat dilibatkan.

“Harus dilibatkan juga masyarakat, supaya kita tahu persis. Jangan seperti ini, masyarakat tidak dilibatkan,”tambahnya.

Sementara itu juga dilokasi yang sama, salah seorang pemilik karamba, Hendrik, meminta kepada Pemkot Kendari agar memberi kebijakan.

“Kita juga sebagai masyarakat sadar diri, apa kekuatan kami mau bantah pemerintah. Kalau kami masyarakat kecil ini hanya meminta kebijakan dari pemerintah bagaimana mereka atur kita yang layak. Bukan kita tidak mau diatur atau tidak mau pindah, kita mau, tapi yang bagaimana dulu. Ketika kita diatur tetapi hanya merugikan dan membunuh mata pencaharian kita buat apa, lebih baik bertahan disana, berdarah atau mati disana ya terserah,”cetusnya.

Hendrik juga berharap, agar pemerintah dapat memberikan  solusi terbaik yang tidak merugikan bagi masyarakat.

Untuk diketahui, sebanyak 112 karamba yang telah disiapkan oleh oleh pemerintah.

Reporter: Febi Purnasari

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment