Dukung Larangan Mudik, Ridwan Bae: Untuk Kebaikan Bersama!

0 Komentar

INIKATASULTRA.com – Aturan larangan mudik mulai diberlakukan. Pemerintah mulai bergerak. Mulai dari melakukan penyekatan di sejumlah titik hingga melakukan sosialisasi tentang pentingnya tidak mudik.


Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyampaikan dukungan serta harapannya terkait larangan mudik.

“Yang harus disadari dan dimengerti oleh masyarakat adalah, bukan maksud pemerintah untuk mencegah silaturahmi. Tetapi maksudnya untuk mengurangi kasus Covid-19 yang semakin tinggi,” ungkap Wakil Rakyat Asal Sulawesi Tenggara itu.

Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat harus mengerti maksud pemerintah secara utuh. Yakni demi keselamatan masyarakat dari bahaya virus corona, termasuk mengurangi penyebarannya.

” Namun yang harus dijaga, operasionalnya. Meski harus dilakukan penjagaan ketat tetapi para petugas harus komunikatif. Sifatnya juga tidak bersifat ancaman dan tidak merujuk kepada hukum. Diharapkan, persuasif,” ucap Mantan Bupati Muna itu.

Soal efektivitas diharapkan ada langkah yang efektif. Sehingga larangan ini tidak sia-sia. Seperti kita ketahui, pemerintah punya alat dan instrumen, semua harus bekerja sama dan jangan sampai semua sia-sia dan yang telah dipersiapkan bisa bekerja dengan baik.

“Wabah ini berdampak sangat negatif terhadap segala aspek kehidupan. Jadi, dalam menghadapi dan mencari jalan keluarnya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Seandainya saja pemerintah mempunyai kemampuan keuangan negara, bukan tidak mungkin bisa memberikan kompensasi terhadap perusahaan bus. Tetapi harus juga dilihat kemampuan negara,” cetus Ridwan.

Terkait dengan masyarakat yang telah membeli tiket pesawat, Kemenhub telah memastikan bisa dikembalikan secara penuh. “Untuk hal ini, langkah Menhub harus diapresiasi. Bagi maskapai yang ingin refund, harusnya dibuat dengan langkah yang mudah dan simpel,” ujarnya.

Menurutnya, maskapai tinggal meminta nomor rekening kepada mereka yang telah membeli tiket di tanggal yang telah dilarang. Pengembalian juga harus full. Tidak boleh ada pemotongan ataupun berkurang sepeser pun. DPR dalam hal ini siap mengawal agar proses pengembalian bisa dilakukan dengan cepat dan mudah bagi masyarakat yang sudah membeli tiket itu. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment