Modal PDAM dan Dana Covid Jadi Titik Berat LKPJ Bupati Buteng

0 Komentar

BUTENG, INIKATASULTRA.com – Sehubungan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah (Buteng) menggelar rapat paripurna di Aula DPRD pada Senin (3/5).

Dalam rapat paripurna tersebut terdapat beberapa titik berat yang menjadi persoalan dari beberapa fraksi atas LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Samahuddin.

Dua diantaranya menjadi sorotan terkait refocusing anggaran covid-19 di tahun 2020 sebesar Rp13 miliar dan penyertaan modal dalam PDAM Buteng yang tidak termuat dalam LKPJ tersebut.

Adam Wakil Ketua DPRD Buteng menanggapi hal tersebut, meminta kepada pihak eksekutif (pemerintah daerah) untuk segera memenuhi apa yang menjadi catatan dari beberapa fraksi.

“Kapan tidak terpenuhi, tidak menutup kemungkinan, walaupun pemerintah sudah memberikan jawaban tidak bisa juga berlangsung sesuai tahapannya,” ungkap Adam saat ditemui usai mengikuti paripurna.

LKPJ Bupati yang mendapat sorotan bukan tanpa alasan. Sebab, dari beberapa penyampaian yang dilaporkan ada beberapa point yang tidak dimasukan dalam LKPJ Bupati.

“Sehingga kami meminta kepada pemerintah daerah untuk dimasukan seperti diantaranya dana covid-19 tahun 2020 lalu padahal itu merupakan dana APBD,” tambahnya.

“Tidak hanya itu, termaksud dana PDAM yang mengenai penyertaan modal. Semua teman teman di fraksi sudah mempelajari itu sehingga disoal,” tukas Politisi Partai Amanat Nasional itu.

Titik berat penyoalan tersebut oleh beberapa fraksi karena dianggap menggunakan anggaran APBD yang tidak sedikit. Apalagi proyek itu (PDAM) belum dirasa manfaatnya oleh masyarakat Buteng.

Sehingga jika beberapa catatan yang disampaikan oleh beberapa fraksi tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah, dapat dipastikan untuk pembahasan tahap selanjutnya akan terhenti.

“Kami sudah mengamini kepada pemerintah untuk memberikan jawaban, tetapi ketika beberapa point yang disampaikan fraksi tadi tidak dipenuhi maka tidak menutup kemungkinan tahapan LKPJ tidak akan berjalan,” terangnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris daerah, H Konstatinus Bukide, yang mewakili Bupati Buteng pada sidang paripurna saat dikonfirmasi menuturkan bahwa ada perbedaan antara laporan keterangan pertanggungjawaban dengan laporan pertanggungjawaban APBD.

“Inikan (LKPJ) lebih kepada kinerja pemerintah daerah. Tapi hal ini kita anggap sebagai masukan karena nanti akan dijawab saat rapat gabungan komisi dan pemerintah,” kata Konstatinus.

Meski begitu, Jenderal ASN ini memastikan bahwa tahapannya akan terus berjalan sesuai jadwal dari Bamus.

“Tadinya memang akan ditunda sambil melengkapi, tapi setelah dijelaskan mereka sepakat untuk tetap lanjut,” pungkasnya.

Saat sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buteng tahun 2020 lalu, sejumlah fraksi mempersoalkan LKPJ tersebut disebabkan tidak masuknya dana refocusing covid-19 tahun 2020 dan penyertaan modal dalam PDAM Buteng yang dianggap yang tidak sedikit dalam penggunaan APBD.

Dari lima fraksi yang ada, hanya fraksi PDI-P saja yang menerimanya. Sedangkan 3 fraksi menerima dengan catatan. Sementara satu fraksi yang tergabung didalamnya partai Golkar menolak hingga pemerintah melengkapi semua unsur yang diminta. (And)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment