Pemilihan LPM dan BKM Diduga Tidak Sesuai Mekanisme, DPRD Kendari: Selesaikan dalam 3 Minggu

0 Komentar

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Sejumlah warga dan mahasiswa di Kelurahan Benua Nirae Kecamatan Abeli Kota Kendari melaporkan adanya dugaan pemilihan ketua Lembaga Pemberdayaan Masayarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Benua Nirae yang tidak sesuai mekanisme kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.

“Pemicu utamanya ini karena adanya rangkap jabatan pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dimana anggarannya ini perkelurahan itu sebesar Rp300 juta untuk menata kawasan kumuh,” kata La Ode Sabri, yang menjadi perwakilan masyarakat saat menyampaikan aduannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP Umum) di ruang rapat DPRD Kota Kendari, Senin (03/05/2021).

Tidak hanya itu, menurutnya saat pembentukan pengurusan program Kotaku untuk mengangkat ketua LPM dan BKM di kelurahan itu tidak melalui pemilihan yang akurat, bahkan sebagian warga tidak diinformasikan akan hal tersebut.

“Yang saya ketahui bahwa ada calon anggota LPM yang terpilih ini adalah mereka yang memiliki rangkap jabatan, sementara dalam perundang-undangan tidak diperbolehkan,” tambahnya.

Olehnya itu, sebagia perwakilan masyarakat ia juga berharap agar pihak Dewan Kota Kendari dapat mengambil tindakan pengecekkan langsung terhadap pemilihan ketua LPM dan BKM di Kelurahan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Radjab Djinik, dengan tegas memberikan jangka waktu kepada Lurah Benua Nirae agar dalam jangka waktu 3 minggu sudah menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kalau masalah seperti ini sampai dibawah di DPRD, ini berarti kinerja dari Kelurahan ada yang tidak baik. Olehnya itu, untuk dapat menyelesaikan secara damai, kami berikan waktu pada Lurah selama agar dalam waktu 3 minggu untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, kalau tidak diselesaikan dengan cepat, copot saja itu Lurahnya,” tegasnya.

Reporter: Feby Purnasari

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment