Mr Wang Menambang dengan IUP Milik PT Mughni Energi Bumi?

0 Komentar

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Mr. Wang alias Wawan Saputra Razak seorang WNA asal China yang beberapa waktu lalu tersandung kasus pemalsuan dokumen kependudukan, kini diduga kembali beraktifitas mengeruk ore nikel di salah satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

PT Mughni Energi Bumi yang diketahui IUPnya telah dibekukan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dikarenanakan WIUPnya berada diatas lahan konsesi milik PT Aneka Tambang (Antam), di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara.

Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, Mr. Wang kini diduga tengah melakukan pengerukan ore nikel di WIUP PT Mughni Energi Bumi.

Hendro menjelaskan, aktivitas PT. Mughni Energi Bumi sempat terhenti, entah karena persoalan internal perusahaan atau karena patuh dan taat terhadap surat pemberhentian sementara, yang dikeluarkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, tertanggal 18 Desember 2018.

“Ini perusahaan sepengetahuan saya lama berhenti, nanti belum lama ini baru kembali aktif lagi, saya sempat hubungi orang perusahaan tapi dia bilang katanya sudah dipercayakan kepada orang lain. Nah orang lainnya ini yang saya sedang cari tau siapa,” jelas Hendro kepada awak media ini, Sabtu (6/3/2021).

Lanjut aktivis asal Konut ini, PT Mughni Energi Bumi diketahui kembali melakukan aktivitas pertambangan, dan telah memasukkan beberapa perusahaan kontraktor mining, salah satunya perusahaan milik Mr. Wang.

“Jadi, informasi yang sudah saya himpun, di sana, di lahan PT Mughni itu ada sekitar tiga perusahaan yang lagi beraktivitas, salah satunya itu perusahaan milik Mr. Wang, yang punya itu Mr. Wang juga namanya, ndak tahu kalau di KTP mungkin Wawan Saputra Razak,” ungkapnya.

Berdasarkan temuan di atas, Hendro berharap agar instansi terkait bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan memberikan sanksi tegas kepada pimpinan PT Mughni Energi Bumi. Sebab, dirinya meyakini bahwa dalam melakukan aktivitas pertambangannya perusahaan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

“Yang namanya tidak tertib harus di berikan sanksi tegas. Ditambah lagi kalau keyakinan saya pribadi yah, PT Mugni ini tidak mungkin bisa urus RKAB, karna pemerintah tidak akan menerima permohonan RKAB dari perusahaan yang bermasalah, saya yakin itu,” pungkasnya.(aroeL/Red)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment