OTT Nurdin Abdullah, PDIP dalam Bahaya Besar

0 Komentar

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa

INIKATASULTRA.com – Penangkapan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menggerus elektabilitas PDIP.

Sebelum Nurdin Abdullah, KPK juga mengamankan politikus PDIP yang juga menjabat Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo.

Bupati non-aktif Banggai Laut, Sulawesi Tengah itu, disangkakan kasus suap pengadaan barang dan jasa.

Juga ada eks calon legislatif dari PDIP Andreu Misanta Pribadi, yang terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

Andreu merupakan mantan staf khusus menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Selanjutnya, eks Mensos Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

Sebelum sederet nama itu, ada juga nama politikus PDIP lainnya dalam kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Bahkan, hingga kini, KPK masih belum juga menemukan dan menangkap Harun Masiku.

Demikian disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya, Senin (1/3/2021).

Menurut Lucius, mereka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK selain membawa identitas pejabat publik, juga melekat identitas partainya.

“Hal itu yang bukan tak mungkin akan menimpa PDIP yang kebetulan menjadi identitas politik beberapa politisi yang ditangkap KPK karena kasus korupsi,” katanya.

Hal inilah yang kemudian disebut Lucius berpotensi menggerus elektabilitas partai.

“Karena sebagian warga yang terafiliasi secara ideologis dengannya mungkin saja kecewa,” jelasnya.

Hal serupa, sambungnya, juga bisa saja dialami partai lain yang kadernya tersangkut kasus korupsi.

Sebab, elektabilitas merupakan gambaran kepercayaan publik kepada partai.

Menurut Lucius, kepercayaan terhadap parpol pada tingkatnya yang paling mendasar disumbang oleh laku bersih jujur dan berintegritas.

Ia meyakini jika nilai kejujuran dan kebersihan hilang dari kader parpol bisa berakibat larinya kepercayaan publik kepada partai.

“Jika kepercayaan tercoreng terus menerus oleh kasus korupsi, maka secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya orang yang menitipkan mandat politiknya pada partai tersebut,” tegas Lucius.

Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Sabtu (27/2) dini hari di kediamannya.

Politikus PDIP itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perizinan, pengadaan barang dan jasa pembangunan sejumlah infrastruktur di Sulsel pada Ahad (28/2) dini hari.

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, proses penangkapan terkait kasus ini dilakukan di tiga tempat sejak Jumat (26/2) malam hingga Sabtu (27/2) dini hari.

“Yang pertama adlaah di rumah dinas ER di kawasan Jalan Hertasning, kedua di jalan poros Bulukumba, dan di rumah jabatan Gubernur Sulsel,” tutur Firli.

Ia menambahkan, hanya tiga orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dari enam orang yang diperiksa KPK. (Pojoksatu)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment