ASN Terpapar Radikal, Wagub Sultra: Kita Tegasi

0 Komentar

Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas. (Foto: Rahmat R/IKS)

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahyo Kumolo beberapa waktu lalu mengultimatum para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terpapar paham radikalisme dan terlibat dalam kegiatan radikalisme.

Sanki paling berat dalam arahan Tjahjho ini adalah pemecatan terhadap ASN yang bersangkutan.

Khusus Sulawesi Tenggara (Sultra), Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Lukman Abunawas menegaskan ASN terbukti terlibat radikalisme akan dipecat.

Hal ini berdasarkan surat keputusan Menpan RB yang akan memberikan sankso khususu semua ASN di seluruh Indonesia agar tidak terlibat hal-hal yang terkait radikalisme. Menurutnya, radikalisme melanggar falsafah ideologi megara dalam hal ini pancasila.

Melanggar pancasila menurut Lukman adalah pelanggaran yang sangat berat.

“Terlebih ini merongrong semangat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, ini tidak mencerminkan silakan kedua pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan berdasarkan pandangan agama tentu radikalisme juga sangat tidak manusiawi,” ungkap Lukman saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/01/2021).

Selain itu, ada juga aturan melalui surat edaran majelis ulama indonesia (MUI) juga sudah jelas.

“Bahwa sebagai penduduk dengan mayoritas muslim itu sangat jelas untuk tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan dasar negara yakni pancasila yang menganut semangat persatuan rakyat,” jelas Lukman.

Lukman meminta agar tidak ada yang selalu memojokkan golongan-golongan tertentu atau golongan golongan minoritas. Apalagi merongrong tugas pemerintah dengan sengaja menjatuhkan dan memutar balikkan fakta.

“Terlebih kita tahu selama ini program pemerintah sudah cukup baik untuk kemaslahatan umat, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat,” jelas dia.

Khusus wilayah Sultra, menurut Lukmansejauh ini belum ditemukan ASN yang terindikasi radikal.

“Jadi bukan saja masyarakat umum, bahkan ASN yang sudah terikat dengan sumpah panca prasetyaryan dan kode etik pegawai ASN, jelas ini dilarang. Bila mereka terbukti sanksi terberat akan dipecat,” tandas Lukman. (Rahmat R)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment