Soal Masa Jabatan 7 Kepala Daerah Berakhir di 2022, Begini Penjelasan KPU Sultra

0 Komentar

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sultra, Ade Suerani.

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkapkan ada 7 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir 2022 mendatang.

Anggota KPU Sultra Ade Suerani membeberkan 7 daerah tersebut diantaranya Kabupaten Buton Selatan (Busel), Buton Tengah (Buteng), Muna Barat (Mubar), masing-masing akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya pada 22 Mei 2022.

Sementara, Bombana dan Kolaka Utara (Kolut) berakhir 22 Agustus 2022, Buton pada 24 Agustus 2022, dan Kota Kendari pada 9 Oktober 2022.

Untuk kepala daerah yang AMJ berakhir di 2023, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada 5 September 2023, Kabupaten Konawe dan Kota Baubau pada 24 September 2023, serta Kabupaten Kolaka pada 15 Januari 2024.

Akan tetapi, Ade mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan apakah pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar di 2022 atau 2023.

Kata Ade, ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, hajatan 5 tahunan tersebut baru akan digelar di 2024.

“Soal kekosongan jabatan jelang pelaksanaan pilkada di 2024, dilihat di UU Pilkada, nantinya diisi oleh penjabat yang ditunjuk. Jadi, kalau bupati atau wali kota itu ditunjuk oleh pemerintah provinsi. Nah kalau penjabat (pj) gubernur, berarti ditunjuk oleh Mendagri atas nama Presiden,” ujar Ade, akhir pekan lalu.

Menurut Ade, pihaknya belum bisa berwacana apakah pilkada serentak akan kembali digelar di 2022 dan 2023, usai pelaksanaan pilkada yang terpisah dari nasional pada 9 Desember 2020 lalu. Ade mengatakan, rancangan UU Pemilu memang sedang dibahas tetapi baru sebatas draft.

“Belum dibahas juga di DPR dan masih draft yang dibahas oleh masyarakat sipil atau kelompok-kelompok di luar dari DPR sendiri,” kata Ade.

“DPR ini kan masih masuk di program legislasi nasional di urutan nomor 2 rancangan UU pemilu. Kita pun belum tahu kapan mereka akan membahas, cuma berita yang katanya di Agustus 2021 itu UU sudah ditetapkan. Tetapi masih sebatas wacana,” tambahnya. (BKK)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment