Ilegal Mining Masih Terjadi, PT WIL dan PT BPS Dilapor ke Mabes Polri

0 Komentar

Bukti penerimaan laporan ilegal mining yang dilakukan PT WIL dan PT BPS ke mabes polri (foto:ist)

KENDARI, INIKATASULTRA.com-Aktivitas penambangan ilegal (ilegal mining) yang dilakukan oleh PT Waja Inti Lestari (PT WIL) dan PT Babarina Putra Sulung (PT BPS) kembali menuai sorotan.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Tenggara melaporkan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan kedua perusahaan itu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Ketua Umum BADKO HMI Sultra, Candra Arga menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penambangan di Sultra tetap pada aturan yang ada sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.

“PT WIL ini beroperasi di luar titik koordinat IUP. Seharusnya PT WIL beroperasi pada titik IUP bernomor 351 tahun 2010 namun berdasarkan dari penelusuran kami saat ini PT WIL beroperasi pada IUP 502 tahun 2013. Di mana IUP 502 ini berdasarkan Surat Keputusan DPMD-PTSP Sultra bernomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015 telah dicabut, sehingga tidak boleh lagi ada aktivitas penambangan di wilayah itu,” jelas Candra, Senin (18/1/2021).

Pihaknya kemudian meminta Bareskrim Polri agar segera mengambil tindakan yakni menghentikan aktivitas PT WIL serta segera memanggil Direktur PT WIL untuk diproses hukum karena hal ini jelas telah menyebabkan kerugian negara di mana dalam perhitungannya sejak beroperasi pada tahun 2017 sampai saat ini, sedikitnya negara telah mengalami Rp. 39.242.877.883.

“Sebelumnya juga diketahui bahwa pada tahun 2019 pihak Bareskrim Polri telah menyegel 4 tongkang milik PT WIL namun sampai hari ini proses hukumnya berjalan di tempat. Kami berharap dengan penunjukan Kabareskrim sebagai calon tunggal Kapolri, kasus ini bisa dituntaskan sebelum penetapannya,” tambahnya.

Sementara itu PT BPS melalui surat aduan bernomor 313/B/Sek/01/2021 diduga kuat telah menyalahgunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki, hal itu didasarkan pada surat rekomendasi DPRD Sulawesi Tenggara bersama Dinas ESDM nomor 540/3.960.

“PT BPS izinnya adalah jenis batuan atau mineral bukan logam, tapi dilapangan merujuk pada surat rekomendasi DPRD Provinsi Sultra serta Surat Dinas ESDM Provinsi Sultra, telah mengangkut material ore walaupun selama ini dikemas sebagai tanah urugan,” sambungnya.

Data yang dikeluarkan oleh Fortuna Star dari Juli sampai dengan Desember, PT BPS mengangkut sedikitnya 84.000 MT tujuan Morowali.

Dan perlu diketahui bahwa surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara bernomor 122/2453/2018 menyebutkan bahwa wilayah operasi produksi milik PT BPS ini masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan tidak memiliki IPPKH.

“Terbitnya IPPKH nanti pada tahun 2019 artinya operasi produksi sebelum itu tidak mengantongi IPPKH,” imbuhnya. (aroeL/Red)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment