Disperindag Beberkan Fakta Praktik Mafia BBM di Wakatobi

0 Komentar

Kadis Perindag Wakatobi, H Safiuddin (baju putih) dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD. Foto: Arman

WAKATOBI,INIKATASULTRA.com-Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Wakatobi, H Safiuddin buka-bukaan soal maraknya praktek mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan Non Subsidi di sejumlah APMS/SPBU di Kabupaten Wakatobi.

Di forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, Kamis (7/1/2021) pihak Disperindag membeberkan banyaknya temuan.

Secara tupoksi Dinas Perindag memiliki dua bidang yang berkaitan dengan BBM yakni Bidang Perdagangan yang mengawasi proses distribusi harga BBM dan Bidang pengawasan perdagangan atau meterologi di mana salah satu fungsinya melakukan tera dan tera ulang alat dari APMS.

Terkait pengawasan di bidang meterologi, tiga dari empat APMS yang ada di Wakatobi telah selesai ditera dan hasilnya masih baik khusus untuk alat yang digunakan untuk pengisian BBM.

Sementara satu APMS lainnya yakni milik Fajar Mekar terletak di Kecamatan Wangi-wangi Selatan telah beberapa kali didatangi petugas dari Disperindag guna dilakukan tera, namun ditolak dengan alasan masih sementara melakukan pergantian alat.

“Kemarin kami sudah beberapa kali masuk tapi mereka alasan masih pergantian alat sehingga mereka meminta alatnya selesai diganti baru ditera oleh dinas Perindag,” bebernya.

Secara regulasi setiap APMS/SPBU wajib melakukan tera dan tera ulang mimimal setahun sekali sesuai Perda tentang tera dan tera ulang.

Sementara di bidang pengawasan, sejak tanggal 18 Desember 2018 telah ada SK Bupati tentang pembentukan tim pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang di dalamnya melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, Disperindag dan Dinas Perhubungan. Tim ini tugasnya mengawasi proses pendistribuisian dan harga BBM yang beredar di Kabupaten Wakatobi.

Pihak Perindag telah berulang kali mengimbau pihak pengelola APMS/SPBU agar melakukan pelayanan yang layak kepada masyarakat. Sayangnya, imbauan itu tidak pernah dilakukan.

“Yang tidak layak cara pelayanan ke masyarakat katakanlah di Pak Umar (APMS beralamat di desa Waelumu) itu menggunakan tutup pakai tripleks di depannya, tapi sampai hari ini juga saya tidak tahu ada apa,” ungkapnya.

Menurut pengakuan pihak pengelola, kuota BBM jenis solar pada APMS tersebut disalurkan ke para nelayan pemilik kartu nelayan yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan setempat.

Lanjut dia, berdasarkan hasil rapat tim bersama pihak APMS pada 28 mei 2019, lahir kesepakatan antara lain pengecer sementara masih dibolehkan dengan kuota dibatasi.

“Kesepakatan kami selanjutnya, harga BBM harus sesuai harga yang ditetapkan pemerintah dan pada tingkat pengecer akan menjadi pembahasan berikutnya,” ujarnya.

Selanjutnya, CV. Fajar Mekar selaku transporter wajib melaporkan data manifest setiap pengangkutan. Hal ini kata dia, sempat terlaksana, pasca itu tidak pernah lagi.

Temuan-temuan lainnya yang berhasil dikantongi Perindag juga di antaranya, harga BBM jenis pertalite yang keluar dari nosel APMS mikik Fajar Mekar tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah Rp.7.850.

“Harga pada nosel Rp.8.500. saat itu kami foto dan kami kirim ke pengawas di Makassar. Tindak lanjut saat itu beberapa waktu kemudian lalu turun menjadi Rp.8.300 tapi ini tetap kami imbau bahwa ini belum sesuai dengan aturan dan harus mengikuti aturan. Sifatnya kami hanya mengawasi dan melaporkan. Untuk sifatnya menghentikan saya kira BPH MIGAS yang punya kewenangan,” paparnya.

Kemudian distribusi BBM jenis premium di APMS Fajar Mekar menurut Safiuddin sama sekali tidak pernah dilakukan. Di sana ada empat nosel yang rata-rata digunakan untuk BBM pertalite.

“Kalaupun ada mungkin sekali-sekali digunakan untuk premium. Kalau solar yang kami tahu sepanjang yang kami awasi itu tidak pernah kami lihat, karena yang melalui nosel itu (solar) hanya di Mata Hora dengan harga Rp.5.100. kalau di Fajar Mekar Rp.6.000 kalau Sunandar Rp.7.000 per liter. Harga acuannya Rp.5.150,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, salah satu kesulitan dalam hal pengawasan, terakhir pihaknya berhasil mendapat akses untuk mengetahui berapa total BBM yang masuk, tanggal berapa dan lewat apa yaitu pada tanggal 11 juni 2019, setelah itu tertutup.

“Kami hanya dibilang ya sekali-sekali datang di pelabuhan kalau mau tahu kapan kapal tiba. Akses ini yang benar-benar tertutup bagi kami sehingga di beberapa kali turun hanya kami dari Perindag yang turun sehingga kewajiban kami hanya melaporkan ke teman-teman di tim dari kepolisian karena saya kira pengawasan ini harus tetap kita lakukan secara bersama-sama,” akunya.

Disperindag pernah mengimbau agar setiap SPBU/APMS/pangkalan wajib memasang papan pengumuman harga dan jadwal pelayanan.

“Persoalan mau buka satu atau dua jam yang penting jelas sehingga kami bisa melakukan pengawasan dengan baik tapi kalau jadwal BBM masuk kita tidak tahu kapan ini juga agak repot. Tapi bagi kami ada atau tidak ada ketika kami turun itu jadi bahan evaluasi kami,” tuturnya.

Disperindag juga menemukan fakta pendistribusian yang tidak sesuai regulasi. BBM dari kapal transportir langsung disedot ke jerigen milik warga.

“Distribusi BBM ke pengecer harus langsung ke tangki tidak boleh disalurkan ke jerigen maksudnya kadang dari pelabuhan langsung semprot ke pengecer harusnya masuk ke tangki dulu lalu disalurkan, tapi pengecer ini harus yang masuk didata jangan semua orang yang datang dilayani asal bawa jerigen,” pungkasnya.

Menanggapi persoalan ini anggota DPRD Wakatobi, Badalan, meminta Dinas Perindag membuat formulasi solusi mengatasi masalah BBM dari hulu sampai hilir serta mengusulkan agar tim yang telah terbentuk lebih efektif bekerja.

Ditambahkan Legislator Golkar, Arman Alini, bahwa komitmen pemerintah daerah dalam pengawasan harga perlu dilakukan kemudian diuji petik dilapangan. Sebab menurut dia, lonjakan harga di ibukota semestinya tidak terjadi.

“Ini adalah persoalan yang sangat memalukan sebetulnya. Disisi lain pihak APMS sudah menandatangani perjanjian kontrak pelayanan untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat sehingga apapun yang terjadi mereka harus komitmen jangan persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Oleh sebab itu Pemda dan DPRD mestinya mengkoordinasikan hal ini dengan pihak kepolisian agar langkah yang dilakukan terhadap harga BBM ini bisa stabil dan masyarakat kita tidak resah,” jelasnya.

Anggota DPRD dari partai Demokrat, Mahaludin, curiga jika Fajar Mekar sebagai pihak trasportir tidak hanya melayani penyaluran BBM di Wakatobi, tetapi juga ke wilayah lain di luar Wakatobi.

“Pihak Fajar Mekar merupakan transpotir tunggal, apakah Dinas Perindag dalam pengawasannya dilakukan setiap bulan. Karena jangan-jangan Fajar Mekar ini bukan hanya transporter tunggal di Wakatobi, bisa saja melayani yang lain sehingga mengakibatkan keterlambatan suplay BBM ke Wakatobi itu juga menjadi tugas pengawasan kita,” imbuhnya.

Menurut dia, keseragaman harga juga perlu didorong ke Pertamina maupun ke Migas. “Mestinya diseluruh Wakatobi ini harus sama harganya,” katanya.

Lanjut Mahaludin, keberadaan aparat kepolisian dan kejaksaan dalam tim terpadu harusnya mampu mengambil tindakan terkait persoalan BBM ini.

“Di situ ada kejaksaan ada kepolisian harusnya sesuai dengan keberadaan mereka bisa melakukan tindakan. Jangan hanya nama, bila perlu tidak perlu ada SK,” protesnya.(Red/Arman)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment