Kaleidoskop OTT KPK 2020: Dari Komisioner KPU hingga Pejabat Kemensos

0 Komentar

Gedung KPK/Foto: Jpnn.com

INIKATASULTRA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2020 telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak delapan kali. Teranyar, menjerat dua Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

OTT KPK sempat mengalami libur panjang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Karena UU KPK hasil revisi itu dinilai melemahkan kinerja KPK.

Pegawai KPK kini telah resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan kelembagaan KPK kini berada di bawah kekuasaan eksekutif. Namun itu tidak menyurutkan lembaga antirasuah untuk tetap melakukan pemberantasan korupsi.

Terkait OTT yang menjadi gaya KPK dalam memberantas korupsi, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, paling banyak dilakukan tangkap tangan terkait dugaan penyuapan yang melibatkan penyelengara negara baik tingkat pusat maupun daerah.

Jenderal polisi bintang tiga ini menuturkan, praktik suap menyuap kerap terjadi pada penyelenggara negara tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, Firli mengajak masyarakay untuk melihat dan melawan korupsi sebagai musuh bersama.

“Kita tidak boleh lagi bersikap permisif atas gejala dan fakta korupsi yang terjadi,” tegas Firli pada Rabu, 9 Desember 2020.

Adapun 8 OTT yang dilakukan KPK era Firli Bahuri sepanjang 2020 diantaranya:

  1. OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Selasa (7/1). Dalam operasi senyap ini, KPK turut menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar.

KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka, mereka diantaranya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto; Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji.

Sementara itu dua orang lainnya, yakni Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi, keduanya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya merupakan dari unsur swasta.

  1. OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK melakukan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1). KPK menduga, Wahyu menerima uang suap senilai Rp 900 juta untuk mengurus pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan, Harun Masiku agar dapat duduk di kursi parlemen.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE), Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan Saeful Bahri.

Tiga orang dalam perkara ini diantaranya Wahyu Setiawan, Agustiani Tio dan Saeful Bahri telah menjalani proses persidangan dan tengah menjalani hukuman. Namun Harun Masiku hingga kini masih menjadi DPO atau buron.

  1. OTT Pejabat UNJ

KPK melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Kamis (21/5). KPK menduga adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Komaruddin selalu Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Namun dalam OTT ini tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga tidak ada menemukan unsur pelibatan penyelenggara negara.

Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Hingga pada akhirnya kasus ini dihentikan proses penyidikannya.

  1. KPK OTT Bupati Kutai Timur Ismunandar

KPK melakukan giat tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar pada (2/7) malam. KPK menduga, Bupati Kutai Timur, Ismunandar menerima suap terkait pekerjaan proyek infrastrukur bersama-sama dengan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. KPK menduga, Ismunandar dan Encek Unguria menerima suap bersama tiga tersangka lain yakni Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Musyaffa, Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini.

Suap itu diduga diduga diberikan oleh dua tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan proyek. Pemberian suap bertujuan untuk mendapat proyek di Kutai Timur pada tahun anggaran 2019-2020.

Dalam memgungkap kejahatan tersebut, KPK menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

  1. OTT Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

KPK melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11). Edhy bersama istrinya, Iis Rosita Dewi baru tiba dari kunjungan kerja ke Hawai Amerika Serikat di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dibawa ke markas antirasuah.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dalam ekspor benih lobster atau terkait perizinan tambak usaha atau pngelolaan perikanan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Suap bertujuan untuk memuluskan izin pengangkutan benih lobster.

Selain Edhy, KPK juga enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.

Keenam tersangka itu yakni, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. (AM). Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai diduga penerima.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

  1. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna pada Jumat (27/11). Tangkap tangan terhadap politikus PDI Perjuangan itu diduga berkaitan dugaan suap izin pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi.

  1. OTT Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

KPK elakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo pada Kamis (3/12). KPK mengamankan uang Rp 2 miliar dalam OTT itu. Wenny diduga menerima suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020.

KPK menetapkan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka. Wenny bersama dengan orang kepercayaannya sekaligus Komisaris Utama PT Alfa Berdikari Group (ABG), Recky Suhartono Godiman dan Direktur PT Raja Muda Indonesia (RMI), Hengky Thiono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sementara itu sebagai pemberi, KPK menetapkan Komisaris PT Bangun Bangkep Persada, Hedi Thiono; Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri, Djufri Katili dan Direktur PT Adronika Putra Delta, Andreas Hongkiriwang.

Wenny melalui Recky dan Hengky Thiono diduga telah menerima suap setidaknya sebesar Rp 1 miliar dari sejumlah rekanan Pemkab Banggai Laut. Suap itu merupakan bagian dari commitment fee agar sejumlah kontraktor mendapatkan proyek pada dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020.

  1. OTT Pejabat Kementerian Sosial

KPK melakukan OTT terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso pada Jumat (4/12) malam. Dalam OTT ini, KPK kemudian menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka
kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial (Bansos) penangan Covid-19.

Selain Juliari, KPK juga menetapkan dua lainnya sebagai tersangka penerima suap diantaranya Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program Bansos. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI. (**)

Sumber : Jawa Pos
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment