Ingin Bubarkan FPI, PKS Sebut Pangdam Jaya Offside

0 Komentar

Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di kawasan Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

INIKATASULTRA.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman yang menyampaikan bakal membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembelas Islam (FPI). Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi merasa aneh dengan pernyataan Pangdam. Sebab menurutnya, yang punya wewenang membubarkan sebuah ormas bukanlah TNI.

“Jadi offside kalau beliau yang berbicara itu,” ujar Aboe di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta, Senin (23/11).

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, seharusnya Pangdam Jaya tidak perlu mengomentari urusan FPI. “Aneh kalau seorang Pangdam menyatakan bahwa bisa membubarkan. Itu ada aturan, ada UU dan sebagainya,” katanya.

Sebelumnya, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, akan membubarkan FPI jika ormas tersebut tak bisa menaati aturan yang berlaku di negara ini dan bertindak sesuai aturan mereka sendiri.

Pernyataan ini dia sampaikan karena melihat pemasangan baliho penyambutan Habib Rizieq di berbagai tempat di Jakarta yang tak sesuai aturan. Ia menekankan agar FPI tak seenaknya dalam memasang baliho. Sebab, semuanya ada aturan.

“Kalau memasang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” ujar Dudung. (Red/Jawa Pos)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment