Umar Samiun hingga Oknum ASN Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Pembagian Beras

0 Komentar

Ketua Bawasku Wakatobi, La Ode M. Arifin. (Foto: Nuriaman/IKS)

WAKATOBI, INIKATASULTRA.com – Soal dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, Samsu Umar Abdul Samiun, satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang lagi warga pulau Tomia resmi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wakatobi pada Selasa, 17 November 2020.

Laporan terkait bagi-bagi beras di Pulau Tomia beberapa waktu lalu yang diduga dilakukan oleh Umar Samiun untuk kepentingan salah satu paslon di Pilkada Wakatobk itu telah dilaporkan oleh masyarakat dari Pulau Tomia didampingi kuasa hukum bersama ibu-ibu saksi yang menerima kupon yang ada tulisan nama dan nomor TPS.

Ketua Bawasku Wakatobi, La Ode M. Arifin mengatakan, berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 8 tahun 2020, Bawaslu didampingi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) akan melakukan kajian awal selama dua hari terkait laporan yang telah dilaporkan untuk menelaah kelengkapan syarat formil dan materil dari pelapor.

“Kemarin sudah dimintai keterangan saksinya dua orang. Ada tiga orang yang dilaporkan kemarin, pak US, satu orang ASN dan satu orang masyarakat,” beber Arifin ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11) kemarin.

Arifin menambahkan, sebelum ada laporan terkait hal itu, Bawaslu juga telah melakukan pengawasan dan penelusuran terkait dengan oknum US dalam hal bagi-bagi beras dan uang.

Bawaslu melalui strukturnya di Kecamatan dan Desa melakukan tindak lanjut penelusuran. Hasil penelusuran itu disampaikan ke Gakumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan pada tanggal 14 November lalu.

Hasil analisis dari rapat itu lanjut dia, terkait dengan kegiatan dugaan bagi-bagi uang di wilayah Mola Kecamatan Wangi-wangi Selatan, dari hasil penelusuran yang dilakukan Bawaslu belum memenuhi unsur sehingga perlu dilakukan penelusuran lanjut untuk mendapatkan bukti baru jika ada.

Terkait kegiatan di pulau Tomia juga menjadi kesimpulan rapat bahwa belum cukup bukti. Sehingga bukti yang didapatkan mengenai kupon disertai nama dan nomor TPS itu perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk menelusuri kembali dan mengklarifikasi penerima terkait dengan bukti baru kupon, nama dan nomor TPS.

“Alhamdulillah kemarin ada laporan terkait dengan bukti yang menjadi fokus mengenai kupon yang ada nama dan nomor TPSnya, ini juga akan menjadi kajian awal yang akan kami sodorkan ke Gakumdu,” terangnya. (Nuriaman/ASL)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment