Kantor MUI Sultra Masih Disegel, Apa Kabar Sengketa P2ID?

0 Komentar

KENDARI, INIKATASULTRA.com – Klaim-klaim sepihak atas kepemilikan lahan di kawasan eks Pusat Promosi dan Informasi Daerah (P2ID) masih saja bermunculan. Bahkan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra yang berdiri di kawasan itu ikut disegel. Hingga kini, kantor MUI masih tersegel.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sultra, Basiran mengatakan permasalahan yang ada di kawasan P2ID sampai saat ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang mengklaim dan menyegel aset di kawasan eks P2ID. “Secara hukum lokasi itu adalah milik Pemda Provinsi Sultra,” ujar Basiran kepada Kendari Pos, Selasa (17/11) kemarin.

Basiran mengaku sudah mendapat soal penyegela kantor MUI Sultra. Kata dia, sejak awal Pemprov sudah menekankan jika ada pihak yang merasa memiliki lahan kantor MUI dan merasa dirugikan, maka dipersilakan menggugat ke pengadilan. Namun hingga kini, belum ada masyarakat menggugat di pengadilan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. “Tidak ada. Lagi pula jika ada pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki lahan itu, nanti pengadilan yang menentukan. Jangan mengambil langkah sepihak dengan menyegel aset Pemda,” ungkap Basiran.

Menurut Basiran, MUI sudah melaporkan ke Polres Kendari agar segel kantor MUI dibuka. Tidak dibenarkan kelompok masyarakat menyegel kantor MUI karena termasuk merupakan perbuatan melawan hukum. “Kami Pemprov juga telah meminta pihak Polres Kendari untuk memfasilitasi laporan MUI sehingga tidak dilakukan penyegelan kantor MUI oleh masyarakat yang tak bertanggung jawab. Gedung tersebut milik MUI. Dan secara hukum lahan itu adalah milik Pemda Sultra,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Sultra, KH. Mursyidin, mengatakan penyegelan kantor MUI Sultra telah dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Sebab kawasan kantor MUI saat ini adalah hibah dari Pemprov Sultra. “Karena ini tanah hibah dari pemerintah, maka saat ada konflik dengan masyarakat kita kembalikan ke pemerintah. Saya sudah komunikasi dan melapor kepada gubernur dan wagub, kami diminta bersabar dan menunggu. Nanti mereka (pemprov) yang selesaikan. Kami harus mengayomi masyarakat bukan malah berkonflik,”kata KH.Mursyidin saat dihubungi Kendari Pos, kemarin.

Dia menambahkan, gedung itu sesungguhnya sudah digunakan kantor MUI sejak akhir 2017 dan disegel masyarakat di akhir tahun 2019. “Sejak disegel, kami tak berkantor di sana. Saat ini kami menunggu kebijakan Pemprov Sultra dan besar harapan saya bahwa persoalan itu dapat diselesaikan bulan ini agar kami dapat kembali beraktivitas mengurus umat di sanamenggunakan gedung itu untuk berkantor, “jelas KH.Mursyidin.

KH.Mursyidin meminta masyarakat mengajukan bukti alas hak atas kepemilikan tanah. “Silakan gugat pemerintah. Jangan kepada kami. Sebab posisi kami dan masyarakat sama. Lagipula tanah ini merupakan hibah pemerintah, jadi kami tidak mungkin semena-mena bila tak diberikan hibah oleh pemerintah,”pungkasnya. (red/KendariPos)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment