KLHK Kurangi Luas Taman Nasional Wakatobi dan Perairan Laut Sekitarnya

0 Komentar

WAKATOBI, INIKATASULTRA.com – Setelah melakukan upaya 14 tahun lamanya, Pemkab Wakatobi akhirnya berhasil menemui titik terang terkait status perubahan luas kawasan taman nasional Wakatobi dan perairan laut sekitarnya.

Bupati Wakatobi yang diwakili Sekda, La Jumaddin didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jaemuna, Kepala Bappeda La Tarima dan Ketua DPRD Wakatobi Hamirudin bertempat di Gedung Manggala Wana Bakti KLHK RI menerima surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SK.425/MENLHK/SETJEN/LA.2/11/2020 tentang perubahan kawasan Taman Nasional Wakatobi dan perairan laut di sekitarnya di Kabupaten Wakatobi.

Secara total dari luasan Taman Nasional Wakatobi sebesar 1.390.000 ha diubah menjadi 1.320.987 ha atau pulau berpenghuni tersebut adalah 69.013 ha atau sekitar 4,96 persen.

Penyerahan SK perubahan kawasan Taman Nasional difasilitasi oleh kepala Biro Humas KLHK dihadiri oleh kepala Biro Hukum KHLH dan kepala Pusat Kebijakan Strategis KLHK RI.

Surat keputusan menteri ini telah melalui proses kajian yang cukup panjang dan pada tanggal 12 agustus 2020, Bupati Wakatobi Arhawi mengajukan surat nomor 522.II/122/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 perihal penegasan status tanah pulau-pulau berpenghuni di Kabupaten Wakatobi ditujukan kepada Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK RI.

Surat tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Mentri LHK RI Nomor S.1030/MENLHK/KSDAE/KSA.0/11/2019 tanggal 22 November 2019 yang menyatakan pulau-pulau yang telah berpenghuni akan dikeluarkan dari taman nasional. Namun wilayah perairan dan pulau-pulau dan wilayah daratan yang memiliki keunikan dan kekhasan akan tetap dipertahankan sebagai kawasan Taman Nasional secara total dari luasan taman Nasional Wakatobi sebesar 1.390.000 ha telah menjadi 1.320.987 ha atau pulau berpenghuni tersebut adalah 69.013 ha atau sekitar 4,96 persen.

Kepala Pusat Kebijakan Strategis KLHK RI, Hery Subagiyadi menyampaiakan apresiasi kepada pemerintah Wakatobi terkhusus Bupati Wakatobi yang telah bekerja keras untuk mengawal seluruh proses penegasan status tanah berpenghuni.

“Saya menitip pesan untuk selalu menjaga ekologi dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Wakatobi demi kesejahteraan masyarakat Wakatobi,” tuturnya usai penyerahan SK, Rabu (18/11/2020) di Jakarta.

Di kesempatan yang sama, Sekda Kabupaten Wakatobi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak serta masyarakat dalam mendukung seluruh proses kegiatan dimaksud.

“Alhamdulillah usaha selama 14 tahun, hari ini Rabu, 18 November 2020 tercapai melalui Penyerahan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.425/ MENLHK/SETJEN/LA.2/11/2020 tentang perubahan kawasan taman nasional Wakatobi dan perairan laut disekitarnya,” ujar Jumaddin. (Nuriaman/ASL)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment