Perda Pajak dan Retribusi Siap Diberlakukan di Muna Barat

0 Komentar

MUBAR,INIKATASULTRA.com – Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah tuntas menggodok empat peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi. Produk hukum ini dibentuk untuk mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama ini, Pemkab Muna Barat tak bisa menambah pemasukkan keuangan daerah terkait aset milik pemerintah karena tak memiliki payung hukum.

Kabag Hukum Pemkab Mubar, Gandi mengatakan, empat perda yang ada yakni mengenai pajak dan retribusi. Rinciannya, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta retribusi terminal.

“Jadi, aset-aset yang menjadi kewenangan daerah nanti, sudah bisa dimintai biaya sebagai PAD karena sudah ada payung hukumnya,” kata Kabag Hukum Pemkab Mubar, Gandi, saat ditemui, Senin 2/11/20.

Ia mengungkap, perda yang akan dijalankan Pemkab Muna Barat telah melalui tahapan evaluasi Gubernur dan sudah diserahkan ke kabupaten. Pihaknya akan melakukan penetapan bersama pihak-pihak terkait, untuk diberlakukan.

“Jadi, memang ini perda inisiatif, usulan pemerintah di sini. Penggodokannya itu, dengan melihat potensi yang ada. Selama ini kan kita kekurangan produk hukum untuk memungut biaya. Sekarang sudah ada, tinggal disahkan saja,” jelas Gandi.

Nantinya, produk hukum ini ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait dan diimplementasikan dalam peraturan bupati untuk dijalankan.

“Dengan adanya ini juga, satuan kerja yang membidangi ini sudah bisa mengimplementasikan dalam bentuk perbup nanti. Semoga ini bisa menambah pundi-pundi PAD demi keberlangsungan pembangunan,” pungkasnya. (Safar)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment