Sultra Darurat Covid-19: Klaster Perkantoran Muncul dan Ruang Isolasi RSUD Penuh

0 Komentar

KENDARI, INIKATASULTRA.comPemerintah Provinsi (Pemprov), Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam sepuluh provinsi dengan tingkat hunian pasien COVID-19 terbesar di Indonesia.

Provinsi Sultra menduduki urutan ke tiga dengan presentasi 68 persen, pergerakan angka kasus terus bertambah.

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sultra, total kasus per tanggal 22 September 2020, sebanyak 2.261 orang. Rinciannya adalah kasus sembuh 1.533 orang, dalam perawatan 678 orang dan 50 kasus meninggal dunia.

Peningkatan jumlah terpapar pandemi ini, membuat ruangan isolasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari sudah dari bulan Agustus lalu telah penuh, hal ini diakibatkan peningkatan pasien Covid-19.

“Rumah sakit kita (RSUD Kota Kendari) hari ini sudah penuh tidak bisa lagi pasien masuk, ” kata Kapala Dinas Kesehatan Kota Kendari, drg. Rahmaningrum kepada Inikatasultra.com Rabu, (23/09/2020).

Kondisi serupa juga dialami terjadi di RSUD Bahteramas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Humas RS Bahteramas, Masita.

“Ruangan isolasi sudah penuh, kita tidak bisa menerima pasien baru,” ujarnya.

Padahal, RSUD Bahteramas merupakan Rumah Sakit terbesar di Bumi Anoa dengan berbagai alat medisnya yang cukup lengkap termasuk alat tes swab.

Disisi lain, Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah mengungkapkan, per hari Senin (21/9/2020), sebanyak 35 orang pegawai di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra menjalani swab setelah tiga orang pegawai di kantor itu dinyatakan terkonfirmasi positif.

“Sejak tanggal 21-30 September, kantor BPKAD ditutup. Mereka baru akan beraktivitas kembali pada tanggal 1 Oktober mendatang,” ungkap Ridwan.

Ridwan menambahkan, bukan hanya BPKAD yang pegawainya terkonfirmasi positif. Kantor Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sultra terpaksa memberlakukan work from home (WFH) total menyusul adanya dua orang pegawainya yang terkonfirmasi. Pemberlakuan WFH dimulai sejak 17 September lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga 26 September mendatang.

Proses tracing akan terus dilakukan, bukan hanya pegawai. Tapi juga semua orang yang beraktifitas di lingkup sekretariat daerah (setda), termasuk di antaranya pekerja jasa fotokopian, cleaning service, dan juga pedagang keliling yang saban hari berjualan di lingkungan setda.

Bahkan di hari yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra, dokter Muhammad Ridwan terkonfirmasi terpapar COVID-19. Saat ini, Ia melakukan isolasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Merespon itu semua, Gubernur Sultra, Ali Mazi langsung mengeluarkan himbauan terkait larangan berkumpul bagi masyarakat di masa pandemi sehubungan dengan makin meningkatynya angka konfirmasi positif Corona di Sultra, Senin 21 September 2020.

Surat himbauan bernomor 443/4724 tentang peningkatan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan virus Corona yang merujuk pada instruksi Presiden dan maklumat Kapolri itu memuat tiga poin diantaranya larangan berkumpul bagi masyarakat guna mencegah penyebaran virus yang makin meluas.

Kegiatan kemasyarakatan yang tidak dibolehkan dalam himbauan Gubernur Sultra adalah larangan pesta perkawinan, arisan, reuni dan acara sosial kemasyarakat lain termasuk larangan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi.

Point lainnya adalah masyarakat diminta mematuhi ketentuan terkait dengan protokol kesehatan untuk perlindungan diri sendiri dan orang lain dengan disiplin mengenakan masker, rutin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan mencegah kerumunan.

Bagi mereka yang melanggar dua poin diatas, aparat penegak hukum dan pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. (**)

Penulis : Astil
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment