Camat Watopute Dilaporkan ke KASN Dugaan Melanggar Netralitas ASN di Pilkada Muna

0 Komentar

Ilustrasi ASN. (Foto: Antara)

MUNA, INIKATASULTRA.com Camat Watopute, Kabupaten Muna, berinisial AFH dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan melanggar asas netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Atas dugaan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Watopute, merekomendasika Camat Watopute, AFH, ke KASN, pada Jumat (11/9/2020) pagi tadi.

AFH direkomendasikan ke KASN lantaran yang bersangkutan diduga melanggar asas netralitas sebagai ASN, pada saat menghadiri orasi politik salah satu Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020, di SOR La Ode Pandu Raha, pada 4 September 2020 lalu.

Ketua Panwaslucam Watopute, Arvito, S.Pd, mengatakan, dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan AFH telah ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pelanggaran yang diatur didalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 14 tahun 2017.

“Semua tahapan dan proses temuan dugaan pelanggaran asas netralitas ASN telah kami laksanakan sesuai SOP. Penemu/pelapor dan saksi-saksi telah kami mintai keterangannya, termasuk terlapor. Hanya saja, AFH absen atau tidak hadir setelah dua kali dilayangkan undangan klarifikasi,” ujar Arvito.

“Meskipun AFH absen, proses penanganan tetap berjalan, kami melakukan kajian, dengan memperhatikan dasar hukum, dugaan pasal yang dilanggar, fakta, keterangan penemu/pelapor, serta saksi-saksi,” sambungnya.

Kata Arvito setelah mempelajari fakta-fakta, keterangan serta bukti yang diperoleh serta ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal-pasal yang dilanggar.

“Maka kami menyimpulkan AFH diduga melanggar asas netralitas ASN. Sudah kami kirim rekomendasinya ke KASN dan Kemenpan RB. Terkait sanksi apa yang dijatuhkan bukan lagi kewenangan kami, melainkan telah menjadi ranah KASN,” timpalnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Panwaslucam Watopute, La Ode Andi Kati, SH, menjelaskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN tersebut.

“Di lokasi orasi tepat didepan panggung, AFH ini sangat aktif menunjukan keberpihakannya dengan meneriakan kata “lanjut” sembari mengacungkan tangan dengan mengangkat dua jari sebagai simbol mendukung Balon kepala daerah, yang juga petahana. Aktifitas ARF terekam dalam bentuk video, sebagai alat bukti,” ungkap alumnus UM Kendari itu.

Padahal, lanjut dia, ASN telah dengan gamblang dilarang untuk berpolitik praktis, menunjukan keberpihakan atau mendukung dalam kontestasi pemilihan baik kepala daerah, calon legislatif maupun Pilpres.

“Pedoman bahwa ASN ini dilarang untuk berpolitik praktis, telah dijabarkan pada UU ASN nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas ASN, PP 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian dipertegas juga oleh Surat Edaran (SE) Kemenpan dan KASN tahun 2017 yang mewajibkan ASN menjaga netralitasnya. Lalu, di UU 10 tahun 2016 pada pasal 70 dan 71 mengatur terkait netralitas ASN serta pihak-pihak terkait,” jelasnya.

Untuk diketahui, AFH merupakan ASN ketiga yang direkomendasikan ke KASN, setelah pada bulan Februari 2020 lalu, dua oknum pejabat ASN masing-masing LM dan LB, yang bertugas di Muna Barat. Untuk LM dan LB telah dijatuhi sanksi oleh KASN. (IS)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment