Dua ASN Pemkot Kendari Bakal Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pajak Reklame

1 Komentar

Ilustrasi Pajak

KENDARI, INIKATASULTRA.com Penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) pada kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari telah mengantongi calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi pajak reklame tahun 2018 dan 2019, di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi pajak reklame di Bapenda Kendari tersebut adalah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

Kepala Kejari Kendari Said Muhammad, mengaku telah mengantongi nama dua calon tersangka.

Namun dirinya masih enggan memberikan kepada media nama-nama yang bakal terjerat dalam kasus tersebut.

“Calon tersangkanya sudah ada 2 orang bukan dari swasta pokoknya dari ASN, tungguin saja, saya ungkap kasus ini, kalau tidak naik bilang kajari pembohong,” tegasnya, kepada Inikatasultra.com, di kantornya, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Dugaan Pajak Reklame “Salah Masuk Kantong”, Kejari Geledah Bapenda Kendari

Lebih lanjut ia menjelaskan calon tersangka nya sudah ada, tinggal ditetapkan, tetapi pihaknya belum bisa menyebutkan, karena masih harus menunggu hasil investigasi Pidsus Kejari Kendari.

”Kami juga masih harus melakukan pendalaman saksi. Hingga hari ini kami masih memeriksa beberapa saksi dari Dinas Bapenda Kota Kendari,” ungkapnya.

Baca juga: Kejari Periksa 10 Saksi Terkait Pajak Reklame, Termasuk Kepala Bapenda

Ketika ditanyakan kapan akan diumumkan tersangka Kejari Kendari hanya menyebut menyebutkan dalam waktu dekat.

“Doakan Bulan ini kami tetapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya jaksa telah menggeledah dan menyita sejumlah dokumen transaksi keuangan, di Kantor Bapenda Kendari, pada Rabu 29 Juli 2020.

Selain itu, hingga Rabu (5/8/2020), Kejari telah perika 10 saksi dalam kasus tersebut, dari 10 saksi yang diperiksa penyidik Kejari, salah satunya ada nama Kepala Bapenda Kendari, Sri Yusnita.

Hal tersebut terkait dugaan pajak reklame yang tidak masuk ke kas negara, namun justru masuk ke kantong pejabat sejak 2018 dan 2019. (**)

Penulis : Ikhsan
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment