Penangkapan Djoko Tjandra Dikaitkan dengan Calon Kapolri, Pakar Bilang Begini

0 Komentar

Djoko Tjandra (baju oranye) saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/7) malam usai diterbangkan dari Malaysia. (Foto: Nova Wahyudi/Antara).

INIKATASULTRA.com – Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, bersama timnya berhasil menangkap Djoko Tjandra, terpidana kasus hak tagih Bank Bali di Malaysia pada 30 Juli 2020.

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel pun mengomentari keberhasilan Polri tersebut. Pasalnya, ada narasi yang mengaitkan keberhasilan Polri itu dengan calon pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis.

Menurut Reza, sebenarnya keberhasilan Polri mengakhiri pelarian Djoko Tjandr aitu merupakan hal biasa dan bukan prestasi yang perlu dibesar-besarkan. Namun, penangkapan itu menjadi terlihat wah karena selama ini masyarakat kadung menganggap Polri kurang serius.

“Bahwa Djoko Tjandra nanti diproses, itu pun biasa saja. Dengan dasar sikap seperti itu, walau tidak saya nihilkan, tetapi saya tidak akan catat penangkapan tersebut sebagai nilai tambah jika dikait-kaitkan dengan narasi pencalonan Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis,” ucap Reza, Sabtu (1/8).

Reza mengharapkan keberhasilan Polri menangkap Djoko Tjandra menjadi jalan pembuka bagi pembersihan di seluruh lembaga penegakan hukum. Menurutnya, pembersihan itu pun semestinya dilakukan melalui penindakan organisasi dan pidana. Selanjutnya, hasilnya diumumkan ke publik.

“Mengapa sisi itu yang justru lebih saya hargai? Tak lain karena di institusi penegakan hukum marak subkultur bernama Blue Curtain Code atau Code of Silence, yaitu kebiasaan menyimpang untuk menutup-nutupi kesalahan sesama kolega,” tuturnya.

Tertangkapnya Djoko Tjandra didahului dengan terbongkarnya kasus memalukan Mabes Polri yakni penerbitan surat jalan sehingga buronan kelas kakap itu bisa keluar masuk Indonesia.

Sebanyak tiga jenderal polisi menjadi korban akibat ‘melindungi’ Djoko Tjandra. Tiga jenderal yang dicopot yakni Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo, dan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo melanggar kode etik terkait kedatangan buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra di Indonesia.

“Pelanggaran kode etik maka dimutasi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono beberapa waktu lalu. (JP/IS)


Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment