Diduga Gunakan Fasilitas Negara Saat Sosialisasi Pilkada, Bupati Konut Disorot

1 Komentar

Pertemuan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin yang diduga menggunakan fasilitas negara yakni Rumah Jabatan Bupati menggunakan kaos seragam yang bertulis “#2020 Lanjutkan 2 Periode”.

KENDARI, INIKATASULTRA.com Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin menuai sorotan dari salah satu aliansi masyarakat, setelah salah satu akun sosial media facebook memposting foto yang menunjukkan kegiatan sosialisasi politik Calon Bupati Konut yang diduga menggunakan fasilitas negara yakni Rumah Jabatan Bupati.

Pasalnya, Konut salah kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Dan Ruksamin salah satu bakal calon kepala daeah di Pilkada Konut 2020.

Aliansi masyarakat pemerhati Pilkada Konawe Utara (AMPI-KONUT), sangat menyesalkan tindakan Bupati Konut, Ruksamin yang memanfaatkan jabatannya saat ini sebagai Bupati dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan politiknya.

Ketua AMPI, Hendrik menduga bahwa, H. Ruksamin dengan sengaja telah menggunakan Rujab Bupati Konut sebagai tempat sosialisasi kampanye politik menuju kompetisi pemilihan Bupati yang tinggal menghitung bulan.

“Kami sangat teriris melihat postingan salah satu akun media sosial Facebook yang memosting foto H. Ruksamin dengan beberapa anak muda yang disinyalir bersama Komunitas Politik untuk Anak Muda,” ujar Ketua AMPI saat dikonfirmasi Sabtu (1/8/2020) sore.

Pertemuan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin yang diduga menggunakan fasilitas negara yakni Rumah Jabatan Bupati menggunakan kaos seragam yang bertulis “#2020 Lanjutkan 2 Periode”.

Dalam foto tersebut, nampak didalamnya Bupati H. Ruksamin berpose bersama menggunakan kaos seragam yang bertulis “#2020 Lanjutkan 2 Periode”.

Hendrik menegaskan, seharusnya Ruksamin paham terkait aturan atau larangan Kepala Daerah menggunakan fasilitas negara saat melakukan kegiatan yang sifatnya politis seperti dijelaskan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) tentang Pilkada bahwasanya, Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

Lebih jauh dirinya menjelaskan bahwa dalam UU No 7 tahun 2017 Pasal 304 Ayat (1), dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, Pejabat Daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Dengan ketentuan UU tersebut di atas, Hendrik berharap kepada pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konut untuk tidak tutup mata terhadap indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan oleh sang petahana. Karena salah satu potensi pelanggaran Pilkada yang dapat saja dilakukan ileh petahana, adalah penyalahgunaan kekuasaan dan money politic.

“Pengalaman kami dalam kontestasi Pilkada terdapat 3 aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran seperti petahana, yaitu Penyelenggara Pemilu dan Pemilih, namun yang paling berpotensi besar melakukan pelanggaran adalah petahana,” tegasnya.

“Karena petahana memiliki power kekuasaan untuk mengintervensi birokrasi pemerintahan sampai keperangkat desa dan juga disertai kekuatan finansial yang mana berpotensi menggunakan APBD sebagai modal politik,” ujar Hendrik.

Ia juga menduga pelanggaran Pilkada Konut telah terjadi salah satunya ialah petahana diduga membuat kegiatan mengatasnamakan Pemda untuk kepentingan Pribadi/Politik karena tidak pernah melibatkan wakilnya dalam setiap kegiatan.

Hingga berita ini terbit, Bupati belum berhasil dikonfirmasi terkait sorotan AMPI Konut ini. (**)

Penulis : MHM
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment